Masalah Perekonomian di Indonesia

Masalah Perekonomian di Indonesia

1. Masalah Pengangguran di Indonesia

Pengangguran atau tuna karya di Indonesia seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tesendiri bagi negara untuk menyelesaikan masalah ini.

Meski Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim jumlah pengangguran Indonesia pada tahun 2018 bulan februari mencapai 5,5% merupakan titik terendah sepanjang sejarah reformasi pemerintahan, meskipun begitu Pemerintah harus tetap terus mendorong berbagai faktor yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. faktor-faktor yang dapat dilakukan antara lain :

• Meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia.
• Mengadakan Sekolah gratis bagi yang tidak mampu.
• Memperbanyak lapangan-lapangan kerja.
• Dengan mengurangi tingkat kelahiran bayi dengan mensosialisasikan program KB agar terjadinya keseimbangan antara manusia dan lowongan pekerjaan.
• Pemerintah harus membuat program untuk menanggulangi kemiskinan karena tingginya angka kemiskinan membuat banyaknya pengangguran di Indonesia.

2. Masalah Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu Pemerintah harus bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan ide-ide maupun programnya. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan ini diantaranya :

• Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
• Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
• Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
• Memanfaatkan SDA di Indonesia untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.
• Membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.

3. Masalah Inflasi di Indonesia

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Dampak negatif dari inflasi yang terjadi di Indonesia yaitu mulai dari harga barang dan jasa naik, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun,menimbulkan tindakan spekulasi, kesadaran menabung masyarakat berkurang, banyak proyek pembangunan terlantar. Untuk itu Pemerintah harus mampu mengurangi dampak negatif inflasi ini dengan berbagai cara, diantaranya :

• Pemerintah harus berusaha menekan inflasi serendah rendahnya karena iflasi tidak dapat dihapuskan sama sekali.
• Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga.
• Kebijakan moneter dengan cara bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar.
• Tidak mencetak uang dengan jumlah yang banyak.
• Selalu meyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan jumlah uang yang dicetak.

4. Masalah Korupsi di Indonesia

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk Korupsi di Indonesia sendiri berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK. Untuk itu Pemeritnah harus membuat peraturan-peraturan, sosialisasi maupun tindakan tegas kepada yang melakukan korupsi dengan berbagai cara, cara-cara tersebut diantaranya yaitu :

• Tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum.
• Bersihkan aparatur hukum dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
• Tegakkan hukum tanpa tebang pilih.
• Memberikan hukuman sosial agar jera. 
• Tingkatkan kesejahteraan pegawai negara.
• Menasehati generasi berikutnya agar tidak melakukan tindakan korupsi karena dosa besar.

5. Masalah Distribusi di Indonesia

Negara mempunyai kewajiban menyalurkan barang dan jasa dari yang berlebihan ke yang kekurangan, serta dari produsen ke konsumen. Untuk kegiatan distribusi negara mendirikan lembaga-lembaga tertentu meskipun umumnya BUMN sudah mencakupkan kegiatan distribusi dalam sistem kerjanya.

Masalah Distribusi pangan kerap menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Berbelitnya distribusi pangan membuat pemerintah harus memberikan solusi-solusi agar masalah ini dapat ditangani, solusi tersebut diantaranya :

• Memperkuat peran OJK dan Perbankan.
• Menciptakan lapangan pekerjaan baru.
• Mengoptimalisasikan pendistribusian kembali pajak agar pembangunan merata sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan.
• Membangun insfrastruktur-insfrastruktur agar memudahkan pendistribusian.
• Memurahkan tarif-tarif kendaraan yang mengantarkan kebutuhan pangan di Indonesia.

6. Masalah Transmigrasi yang tidak merata di Indonesia

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi akan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan kesempatan baru bagi para pendatang miskin. Transmigrasi juga akan menguntungkan Indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau yang kurang padat penduduk. Program ini juga bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa dengan menciptakan identitas nasional Indonesia yang tunggal yang menggantikan identitas daerah.

Namun Salah satu masalah kondisi penduduk Indonesia yang sampai saat ini dialami oleh Indonesia adalah transmigrasi yang tidak merata. Hal ini terjadi karena jumlah masyarakat Indonesia yang memang begitu banyak, bahkan Indonesia sendiri menempati posisi 4 sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sehingga bila penyebaran penduduk tidak merata tentu saja akan  menyebabkan beberapa daerah mengalami kepadatan penduduk dan membuat beberapa dampak bagi daerah-daerah tersebut.Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini dengan solusi-solusi seperti :

• Memberlakukan program KB
• Menambah lapangan pekerjaan
• Meningkatkan kesejahteraan daerah
• Memanfaatkan SDA di daerah-daerah yang menjadi daerah transmigrasi
• Membangun infrastruktur-infrastruktur daerah

7. Masalah Pengelolaan SDA yang belum maksimal di Indonesia

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin.

Apalagi masalah pengelolaan SDA yang belum maksimal di Indonesia ini menjadi hal yang amat disayangkan, karena dengan memanfaatkan SDA dengan maksimal mampu mengurangi dampak-dampak negatif dari permasalahan ekonomi di Indonesia. Langkah-langkah untuk memaksimalkan pengelolaan SDA di Indonesia diantaranya :

• Meningkatkan kualitas SDM yang ada sehingga tenaga kerja memahami bagaimana mengolah SDA dngn baik dan benar.
• Pemerintah harus memperkuat peraturan-peraturan mengenai penebangan liar atau suatu hal yang merusak SDA agar SDA di Indonesia tetap lestari. 
• Melakukan hal yang bersifat berkelanjutan agar SDA yang ada tidak cepat habis.
• penggunaan teknologi terbaru dalam pengolahan SDA agar cepat dan efisien
• Mengirimkan orang-orang kreatif agar dapat membantu masyarakat memanfaatkan SDA di daera-daerah tersebut.

Daftar Pustaka :

• https://id.wikipedia.org/
• https://economy.okezone.com/read/2018/02/27/320/1865395/angka-pengangguran-indonesia-capai-level-terendah-sepanjang-sejarah
• https://brainly.co.id
• http://www.jokbagin.com/2012/08/program-pemerintah-dalam-mengatasi.html
• https://arisudev.wordpress.com/2013/05/08/negara-sebagai-pelaku-dan-pengatur-ekonomi/
• https://materiips.com/cara-mengatasi-masalah-persebaran-penduduk
• http://utamiwijayanti12.blogspot.co.id/2015/06/pengelolaan-sda-indonesia.html